KAJIAN KESESUAIAN FUNGSI JARINGAN JALAN TERHADAP STRUKTUR RUANG KOTA TANGERANG SELATAN

Abstract

Sebagai kota hasil pemekaran, lokasi Kota Tangerang Selatan yang strategis menyebabkan perkembangan kotanya menjadi masif. Sementara itu, prasarana jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar dalam perkembangan kota. Jika dilihat pola perkembangan Kota Tangerang Selatan, perkembangan Kota Tangerang Selatan cenderung mengaburkan fungsi dan peranan jaringan jalan. Hal ini menimbulkan perkembangan Kota Tangerang Selatan menjadi kurang terencana. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menilai bentuk kesesuaian atau idealnya jaringan jalan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 dan Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001. Berdasarkan identifikasi, saat ini Tangerang Selatan dihubungkan oleh 4 (empat) Jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer 1 yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Selain itu terdapat 22 ruas Jalan Kolektor Primer 2 yang melalui wilayah penelitian yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten. Selebihnya merupakan Jaringan Jalan Sistem Sekunder yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam Fungsi Kawasan Primer, Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Bersamaan dengan itu, Kota Tangerang Selatan berbatasan langsung dengan 5 (lima) wilayah administrasi yang ditetapkan sebagai PKN. Dalam Fungsi Kawasan Sekunder, terdapat 19 (sembilan belas) simpul Fungsi Primer (F1), serta terdapat 46 (empat puluh enam) simpul Fungsi Sekunder1. Sementara dalam wilayah penelitian lingkup mikro terdapat 48 simpul Fungsi Sekunder-2, 44 simpul Fungsi Sekunder-3. Berdasarkan hasil analisis penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa klasifikasi eksisting fungsi jaringan jalan di wilayah penelitian belum sesuai dengan fungsi jaringan jalan yang dilayaninya. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa jalan arteri, kolektor, dan lokal yang perlu direklasifikasikan. Maka, dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengaburan fungsi jaringan jalan akibat dari perkembangan kota yang kurang terencana. Hasil penelitian juga didapatkan bahwa beberapa kegiatan fungsi sekunder berada pada jalan yang bukan termasuk fungsi layanannya. Dinamika yang terjadi adalah pembangunan terus terjadi sepanjang masih dapat diperoleh aksesibilitas jalan masuk. Implikasi dari usulan jaringan jalan hasil analisis pada wilayah penelitian lingkup mikro yaitu potensi perubahan penggunaan lahan terutama pada jaringan jalan yang dilayaninya. Berdasarkan hasil studi, jenis kegiatan yang muncul bergantung pada fungsi jalan yang dilayani. Konsekuensi yang terjadi pada perubahan penggunaan lahan ini dalam rencana tata ruang adalah perlu adanya peninjauan kembali Pola Ruang, di samping dari Struktur Ruang berdasarkan usulan fungsi jaringan jalan.