KAJIAN KESESUAIAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB), KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB), KOEFISIEN DASAR HIJAU (KDH) KAWASAN SITU GINTUNG KOTA TANGSERANG SELATAN

Abstract

Dinamika perkembangan kegiatan dan pembangunan disekitar Situ Gintung terjadi tanpa adanya kebijakan yang mengaturnya. Setelah terjadinya bencana Situ Gintung pada tahun 2009 dan dengan diterbitkannya Perda No 09 tahun 2019-2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Tangerang Selatan yang memuat ketentuan tentang peraturan tata ruang dan tata bangunan berupa: Koefisien Dasar Banguan (KDB) 7,5%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 0,2 dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) 92,5% untuk kawasan sekitar Situ Gintung. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kesesuaian KLB, KDB dan KDH dari kondisi eksisting pemanfaatan ruang, serta mengkaji permasalahan terkait dengan Property Right dan Development Right di kawasan sekitar Situ Gintung yang merupakan kawasan konservasi situ. Lebih lanjut penelitian ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kebijakan ini dapat diberlakukan pada kawasan sekitar Situ Gintung, juga sejauh mana bangunan yang sudah ada akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan penentuan delinasi kawasan berdasarkan RTRW Kota Tangerang Selatan terdapat kawasan sempadan situ sebesar 50 m dan kawasan sekitar situ 100m dari situ. Dengan menggunakan analisis Buffer kawasan sempadan situ, dilakukan analisis menghitung komposisi bangunan KLB, KDB, KDH, dan analisis aspek property right dan development right. Hasil akhir penelitian menunjukkan terdapat 48 bangunan didalam garis sempadan Situ Gintung yang artinya terdapat 48 bangunan yang melanggar aturan penetapan garis sempadan situ. 48 bangunan tersebar pada sembilan titik. Dari jumlah seluruh bangunan yaitu 176 unit bangunan yang ada di dalam kawasan sempadan situ terdapat 76 unit bangunan tidak sesuai komposisi KLB, KDB dan KDH nya. Terdapat 100 unit bangunan yang sesuai KLB nya, tetapi tidak sesuai dalam KDB, dan KDH nya. Dikarenakan komposisi KDB, KLB dan KDH yang angkanya sangat tidak wajar dimana dengan 92,5% persil berupa ruang hijau, dengan ukuran kapling kecil (< 200m2) tidak mungkin dilakukan pembangunan bangunan. Oleh karenanya warga memiliki hak atas tanah dan bangunan berhak menolak ketentuan ini, mengingat peraturan baru diterbitkan tahun 2015 sedangkan warga sudah tinggal dikawasan tersebut sejak tahun 1970-an..